Lebih 5 Tahun Tinggal Ditrans, Warga Transmigran Tanggih Janji Pemda Kerinci?

Surat Perjanjian Kerjasama Pemda Kerinci dengan Pemda Lumajang Tentang Transmigrasi 2009.

KERINCI, Indojatipos.com- Kedatangan belasan warga Transmigrasi Sungai Bermas, Kecamatan Gunung Kerinci, di DPRD Kerinci Senin (26/3) ternyata menanggih salah satu poin perjanjian kerjasama Pemda Kerinci dengan Pemda Lumajang, Provinsi Jawa Tengah.

Pengaduan Warga transmigran ke dewan agar dewan membantu penyelesaian dengan Pemda Kerinci untuk memberi legalitas lahan berupa sertifikat tanah yang ditempati warga transmigran.

Pasalnya, sebanyak 10 KK warga transmigrasi UPT Sungai Bermas berasal dari Lumajang, Jawa Timur. Dan telah 5 tahun hidup di trans belum memiliki legalitas kepemilikan tanah.

Lebih dari 5 tahun aktif menepati dan berladang, warga trans khawatir nanti dengan berdatangannya petani lain. Dan terjadi konflik tanah. Sehingga pihaknya meminta hak-hak mereka yang didasari perjanjian Pemda Kerinci tahun 2009 dengan Pemda Lumajang ditandatangani Bupati kedua pihak.

“Kami mengadu ke dewan kerinci ingin minta bantu menyelesaikan permasalahan hak kami sebagai warga trans. Sesuai perjanjian, kami diberi legalitas sertifikat tanah, namun sudah lima tahun hingga sekarang belum diberikan,” ungkap salah seorang warga trans Bambang kepada wartawan di DPRD Kerinci.

Di surat perjanjian kerjasama antara kedua pemerintah kerinci dengan pemerintah Lumajang, Jawa Tengah dengan Nomor surat 560/421/V/Sosnakertrans 46 tahun 2009 tentang Penyelenggara Program Transmigrasi di UPT Sungai Bermas tanggal 16 Nopember 2009.

Surat perjanjian tersebut, kedua Pemerintah ditandatangani oleh H Murasman Bupati Kerinci periode 2009-2014 selaku pihak Pertama dan Bupati Lumajang DR H Sjahrazad Masdar sebagai pihak kedua.

Dalam BAB III Tugas dan Tanggungjawab pihak pertama (Pemda Kerinci), Pasal 3 Huruf F memberikan legalitas lahan berupa sertifikat hak milik atas tanah kepada transmigran yang berhak. Huruf J biaya sebagai mana dimaksud pada huruf c,d,e,f,g dan h dibebankan kepada anggaran pendapat dan belanja negara.

Sementara DPRD Kerinci telah melakukan pertemuan dengan warga trans dan mengundang pemerintah daerah di komisi 1 DPRD Kerinci.

DPRD komisi 1 dan OPD Kerinci terkait, memenuhi pertemuan dengan masyarakat transmigran Sungai Bermas serta mencari jalan keluar.

Asisten I Setda Kerinci, Julizarman dikonfirmasi wartawan menjelaskan warga trans memang meminta kepastian hukum atas hak tanah. Menurut Julizarman benar sekali adanya hak warga trans karena sudah lama di sungai Bermas.

“Memang sudah lama sekian tahun. Sebelumnya ada dinas yang mengelola itu. Saat ini nomenklatur yang menangani itu tidak ada, hanya ada dinas saat Ini Pemdes yang menangani soal itu. Jadi ini yang kita akan kaji lagi nanti. Tupoksi dipertajam melalui seksi membuat tim terpadu untuk penanganan khusus,” jelasnya.

Dia mengatakan dari 32 KK tersebut ada yang dari luar daerah juga ada yang dari kerinci. Mereka meminta tanah diberikan sertifikat, karena selama ini hanya mengolah tanah saja. “Jadi nanti ada solusi mereka mendapat sertifikat. Jadi tupoksi di Pemdes Masalah trans juga dipertajam. Sehingga bisa menangani teman-teman di sungai Bermas” tandasnya. (rdo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *