SUNGAIPENUH – Senin (28/5) Walikota Sungai Penuh, H. Asafri Jaya Bakri untuk ke lima kalinya berhasil memperoleh opini WTP Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017.
Acara penyerahan LHP ini digelar di ruang pertemuan kantor BPK RI Perwakilan Jambi. Pada kesempatan ini turut hadir Ketua DPRD Kota Sungai Penuh Fikar Azami, SH.MH dan Bupati/ Walikota se Privinsi Jambi yang juga memperoleh prestasi WTP ini.
Penyerahan LHP diberikan kepada 7 pemerintah Kab/Kota di Provinsi Jambi yaitu lima kabupaten dan dua Kota. Pada tahun ini untuk kelima kalinya Pemkot Sungai Penuh mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berturut-turut sejak Tahun 2013
Kepala BPK RI Perwakilan Jambi, Drs. Parna menyatakan ada tujuh pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi berhasil memperoleh opini WTP . LHP atas LKPD se Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 diserahkan langsung kepada Ketua DPRD dan Kepala Daerah.
Laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2017 disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah berbasis akruel dan merupakan tahun ketiga penerapan akuntansi pemerintah berbasis akruel.
“Kami mengucapkan selamat terhadap prestasi yang dicapai, dan mengharapkan pemerintah kabupaten/kota dapat terus meningkatkan kwalitas pengelolaan keuangan serta pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Walikota Kota Sungai Penuh menyampaikan ucapan terima kasih kepada BPK RI beserta jajarannya yang telah memberikan bimbingan selama ini. Hal ini memberikan dampak pada pengelolaan keuangan, barang dan jasa serta pelaksanaan program pembangunan di Kota Sungai Penuh dapat terwujud sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Keberhasilan Kota Sungai Penuh juga tidak terlepas dari kualitas sumber daya manusianya. Dengan keberhasilan meraih opini WTP dapat menjadikan semangat bagi aparatur Pemkot Sungai Penuh. Diharapkan ini dapat berimbas pada pelayanan publik semakin meningkat sehingga akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Sungai Penuh.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Sungai Penuh Fikar Azami,SH.MH mengatakan laporan keuangan adalah hasil kerja keras Kab/Kota yang disusun dalam bentuk Laporan Keuangan Daerah
“Mudah-mudahan hasil laporan BPK memberikan hasil yang sesuai dengan harapan kita bersama. Bahwa opini bukan tujuan akhir dari laporan keuangan daerah tetapi langkah awal untuk perbaikan-perbaikan yang transparan dan akuntable serta akhirnya memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. DPRD mendorong para Bupati dan Walikota untuk mengambil perbaikan sesuai rekomendasi dari BPK RI perwakilan Jambi,” jelasnya.(Hms)