Soal Lahan 570 Hektare, Warga Segel Kantor Adat Nagari Inderapura

INDOJATIPOS.COM, Pancung Soal – Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Inderapura Kecamatan Pancung Soal, Air Pura, Kabupaten Pesisir Selatan, Rabu (8/8/2018) disegel warga.

Penyegelan KAN oleh masyarakat bertujuan untuk meminta kejelasan tentang 570 hektare tanah yang diklaim kepemilikannya oleh salah satu perusahaan perkebunan sawit di wilayah tersebut.

Luky Andrisko, tokoh masyarakat Inderapura yang ikut dalam aksi tersebut, pada awalnya tanah yang disepakati sebagai Hak Guna Usaha (HGU) pada tahun 2004 hanya memiliki luas 4600 HA.

Namun pada tahun 2017 di klaim menjadi 5170 oleh PT. Sumbar Andalas Kencana (SAK), yang diduga diserahkan oleh perangkat KAN, pada tahun 2017 lalu tanpa sepengetahuan masyarakat dan musyawarah.

Dikatakan Luky Andrisko, kelebihan jumlah tanah seluas 570 hektare, pertama kali diketahui oleh Walinagari saat diminta untuk menerangkan batas wilayah yang berstatus hak guna usaha (HGU) tersebut oleh PT. SAK.

Mirisnya, saat mengkonfirmasi ke pihak KAN, hingga saat ini perangkat kantor KAN tidak mengubris permintaan masyarakat yang ada di 2 Kecamatan tersebut.

“Aksi ini tindak lanjut perjanjian antara anak kemenakan dan mamak pada Sabtu (04/8) lalu. Hal ini bertujuan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat yang menyatakan kelebihan lahan yang berada perusahaan tersebut dibatalkan, karena masyarakat lebih membutuhkan pada kondisi ekonomi saat sekarang ini,” terang Luki.

Selain meminta pembatalan perjanjian, masyarakat juga menuntut, agar Ketua Kerapatan Adat Nagari Inderapura diganti, yang saat ini dijabat oleh Khairul Saleh Rangkayo Maharajo Gerang.

Aksi warga juga dilanjutkan dengan penyegelan kantor KAN Inderapura dengan cara digembok, hingga pihak KAN dapat menjelaskan terkait kelebihan tanah yang diklaim oleh PT. SAK selaku grup PT.Incasi Raya tersebut.

“Warga minta tanah tersebut kembali kenatah ulayat dan nagari, maka lahan seluas 570 hektar tersebut akan dijadikan Plasma, dan akan difungsikan untuk masyarakat dan anak kemanakan yang memiliki daya ekonomi rendah,” lanjutnya.

Tokoh pemuda lainnya, Primatodi juga mengukapkan, tugas dan fungsi KAN adalah selaku mengatur adat istiadat, Pusako dan bukan masalah tanah.

“KAN hanya bisa mengeluar dan memberikan TAK surat akta kuasa tanah ke sanak keponakan, bukan ke perusahaan apalagi PT perkebunan. Ini terindikasi telah menyalahi aturan hukum, maka kita minta aparat hukum menyelidikan kasus penyerahan tanah ke perusahan,” jelasnya.(pri-ranahwarta).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *