Diduga AMP Ilegal, Deki Sebut Ada Izin

KERINCI, (IJP) – Pengelola pabrik Asphalt Mixing Plant (AMP) di Desa Sungai Rumpun, Kayuaro Barat, Kerinci akhirnya memberi tanggapan soal pendirian AMP yang diduga tak mengantongi dokumen izin UKL-UPL analisis dampak lingkungan.

Deki Almitas pengelola AMP mengklarifikasi, AMP yang dikelolanya telah mengantongi izin dari pemerintah.

“Hoak itu ndan, pengurusan AMP itu dimulai dari izin lokasi, habis itu izin RTRW dari Bappeda diketuai Sekda. Lalu digelar rapat bersama untuk rekomendasi tata ruang, izin lingkungan (dok upload, PKL) Kehutanan Perhubungan,” kata Deki melalui WhatsApp.

“Itupun pengurusannyo makan waktu hampir 3 bulan yang di keluarkan kantor perizinan satu pintu. Bulan Januari dulu dindo, dak berani Kito gawe sblm Ado izin dari pemerintah terkait,” imbuhnya.

Sebelumnya, Dokumen pendirian Pabrik pengolahan aspal atau Asphalt Mixing Plant (AMP) di kawasan Desa Sungai Rumpun, Kecamatan Kayuaro Barat, Kerinci dipertanyakan. Kuat dugaan tidak mengantongi izin.

Menyingkapi Kegiatan Industri Pengolahan Produksi Hotmix atau Asphalt Mixing Plant (AMP) yang mutlak lebih awal memilki dasar Perencanaan Pendirian Perusahaan Pabrik, Mulai dari Kepemilikan Dokumen Upaya Pengelolaan lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL). Yang merupakan Merupakan salah satu instrument pengelolaan lingkungan demikian juga dengan Persyaratan Perijinan Lainya.

Himawan koordinator LSM respect kepada media ini (21/11/2018), kegiatan produksi Aspal Mixing Plant (AMP) lokasi desa sungai rumpun kecamatan Kayu Aro Barat Kab. Kerinci, yang dikelola oleh salah seorang pengusaha yang bernama DK yang kami diketahui adalah seorang direktur Utama PT. AMP, dan saat ini AMP terbit sudah banyak mengeluarkan hasil Produksi Aspal nya untuk kegiatan pembangunan Kabupaten Kerinci dan kota Sungai Penuh, dengan beroperasinya AMP tersebut sudah Dapat Dipastikan dapat menimbulkan berbagai macam Ganguan / Pencemaran terhadap Lingkungan dan Warga setempat.

“Kita duga kuat pendirian AMP di Desa Sungai Rumpun Kayuaro itu oleh tidak memilki izin pendirian bahkan produksi,” ujarnya.

“Belum lagi masalah pajak, perlu dipertanyakan. Apakah ada masuk kas Negara atau tidak?,” imbuhnya.

Terkait hal tersebut, diminta kepada pihak pemerintah kab. Kerinci serta instansi terkait untuk segera menyingkapi permasalahan ini. Jika ini dibiarkan akan berdampak pada perbuatan merugian daerah dan negara. (Imes/cr01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *