Jabatan Yalpani Sebagai PPTK di PUPR Kerinci Diduga Cacat Administrasi

INDOJATIPOS.COM, KERINCI — Dugaan Jabatan Yalpani sebagai Pejabat Pelaksana Tekni Kegiatan (PPTK) di Dinas PUPR Kerinci tumpang tindih atau bertentangan dengan aturan dan perundang-udangan tentang pengelolaan keuangan negara.

Terkuaknya jabatan Yalpani sebagai PPTK di Bina Marga DPUPR Kerinci dari perbincangan masyarakat dan sejumlah kalangan kontraktor. Mereka menduga Yalpani sebagai PPTK dinilai melanggar aturan Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. PPTK dalam pasal 1 ayat 16 sebagai pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

Padahal, Yalpani menjabat di SKPD lain yakni Kasi Pembangunan Kantor Lurah Siulak Deras, Kecamatan Gunung Kerinci sejak tahun 2017 lalu hingga sekarang. Hal ini dibuktikan dengan daftar kepegawaian di kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Saya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kerinci dengan dilampirkan surat diterima indojatipos.com pada Rabu (4/9/2019) bidang Kasubbid Pendataan.

“Ini lampiran kepegawaian Kelurahan Siulak Deras,” kata Etra Kasubbid Pendataan ketika wartawan indojatipos.com konfirmasi di kantor. Untuk absen kita bukan tugasnya, itu ada bidanglain, orangnya lagi keluar.

Ditempat terpisah, Kasi Pemerintahan kantor Lurah Siulak Deras Yessy Nelkasanti ketika dikonfirmasi mengatakan, bahwa Yalpani adalah Kasi Pemerintah Kelurahan Siulak Deras.

“Iya, tadi ada pak Yalpani masuk kantor, kalau absennya di Kantor Camat yang tau,” katanya ketika dikonfirmasi, Selasa (3/9/2019).

Waktu yang sama, Sekcam Gunung Kerinci Nafrizal Jaya ditemui mengutarakan, untuk Yalpani terdaftar sebagai Kasi Pembangunan Lurah Siulak Deras, karena awal tahun bulan januari sampai bulan Mei datang mengisi absen di elektronik secara online di Kantor Camat.

“Iya, bulan Januari sampai bulan Mei disini dia (Yalpani) absen,” ujar Sekcam.

Anehnya, didapat surat pengunduran diri Yalpani sebagai Kasi Pembangunan Lurah Siulak Deras tertanggal bulan januari tanggal 6 Januari 2019 dituju ke Sekda Cq Kepala BKPSDM Kerinci.

Surat pengunduran Yalpani disposisikan dan diteruskan ke Sekda Kerinci. Tertanggal 14 Januari 2019 lalu Sekda mengeluarkan surat perintah tugas nomor 824/01/BKPSDMD/2019 memerintah Yalpani jabatan Kasi Pembangunan Kelurahan Siulak Deras terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan dikeluarkannya izin Pemberhentian dari jabatan oleh Mendagri terkait dengan pengunduran diri yang bersangkutan dari Jabatan, selanjutnya ditetapkan sebagai fungsional Umum DPUPR Kerinci.

Dugaan kejanggalan surat diatas, jadi pertanyaan sejumlah aktivis diduga surat tersebut dinilai tumpang tindih serta bertentangan dengan PP 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah.

”Kita mempertanyakan surat mundurnya Yalpani dan surat perintah Tugas dari Sekda Kerinci, surat itu harus dikaji kembali karena bertentangan dengan aturan PP 58/2005 tentang pengelolaan keuangan daerah,” tandas Kusnadi aktivis dari GNPK RI.

Berita sebelumnya ://Diduga Ada PPTK Dinas PUPR Kerinci Bermasalah http://www.indojatipos.com/2019/09/03/diduga-ada-pptk-dinas-pupr-kerinci-bermasalah/

Sementara Sekda Kabupaten Kerinci Gasdinul Gazam dikonfirmasi Rabu (4/9/2019) terkait surat perintah tugas Yalpani yang ditandatanganinya menyatakan Yalpani difungsionalkan di bagian umum dan DPUPR Kerinci. ”Tandatangan iya, tapi semuanya itu tanya di BKPSDM,” ujar singkat sambil menaiki mobil dinasnya hendak pergi dinas ke Siulak. (Tim)

Share Artikel Ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *