Hakim Tolak Praperadilan Kasus Bencal Kerinci Jambi

KERINCI- Permohonan praperadilan tiga tersangka kasus Bencana Alam Kabupaten Kerinci, Jambi tahun 2017, Wardodi Aria Putra Saiful Efrizal, Asril, ditolak hakim Pengadilan Negeri (PN) Sungaipenuh, Senin (23/9/2019).

Hakim Praperadilan Daniel Ronald Daniel selaku hakim tunggal praperadilan menolak semua dalil permohonan tiga tersangka yang dituangkan dalam persidangan.

“Tidak menemukan alasan yang logis untuk mengabulkan permohonan pemohon,” kata hakim saat membacakan putusan sidang praperadilan.

Dalam amar putusannya dengan nomor Putusan No : 1/pid.prap/2019/PN. SPN Hakim Daniel Ronald menilai, pemohon melalui tim kuasa hukumnya tidak dapat membuktikan dalil permohonannya dan menilai penetapan tiga tersangka sebagai tersangka kasus korupsi bencal oleh penyidik Pidsus Kejari Sungai Penuh telah sah tidak melanggar ketentuan Undang-Undang (KUHAP).

“Bahwa dalam hal pembuktian, Kejaksaan selaku termohon dapat membuktikan bantahan atas dalil pemohon. Sehingga hakim menilai penetapan pemohon sebagai tersangka sudah sesuai dengan prosedur dan tidak melanggar ketentuan undang-undang,” terang hakim,”jelasnya.

Terpisah Kejari Sungaipenuh Romy Arizyanto dikonfirmasi indojatipos.com membenarkan praperadilan yang diadukan oleh tiga tersangka ditolak hakim.

“Pada pokok amar putusan Hakim dalam eksepsi, menolak eksepsi dari Termohon. Dalam pokok perkara, Menolak Permohonan praperadilan yang diajukan pemohon. Dan menyatakan penetapan para tersangka adalah sah menurut hukum,” kata Romy.

Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Sungai Penuh Sudarmanto dikonfirmasi terkait penahanan ketiga tersangka dana bencal mengatakan, pihaknya masih menunggu salin putusan dari pengadilan Negeri Sungai Penuh.”Iya,kita masih menunggu salinan putusannya mas,”ujarnya singkat.

Diketahui, kejari Sungaipenuh menetapkan 3 Tersangka dalam kasus Bencal Kerinci 2017, tiga tersangka yakni, Asril selaku PPK BPBD Kerinci, Saiful Efrizal selaku rekanan yang juga caleg PAN terpilih dan telah dilantik sedangkan Wardodi Aria Putra direktur perusahaan. Kasus itu kerugian negara sekitar Rp 500 juta, namun total proyek itu senilai Rp 15 miyar lebih dibagi beberapa paket.(yud/rco)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *