167 PEMBACA

Oknum PNS Kerinci Diduga Kuat Bermain Proyek


INDOJATIPOS.COM– Sejumlah oknum pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkup Pemkab Kerinci diduga ikut bermain proyek tahun 2019. Pasalnya, puluhan paket proyek penunjukan langsung di instasi Dinas PUPR Kerinci, Dinas Kesehatan terindikasi ada milik oknum para pejabat.

Menurut berbagai sumber di kalangan kontraktor Kabupaten Kerinci, indikasi kuat oknum pejabat di Kerinci ikut bermain proyek dengan modus mengambil perusahaan lain, namun dibelakangnya adalah milik oknum pejabat.

Mencuatnya ASN Kerinci ikut bermaian proyek berasal dari kalangan kontraktor, aktivis bahkan ada oknum ASN ikut nyinyir di Media Sosial Facebook dugaan ASN diduga kuat bermain proyek.

“Sudah tidak rahasia umum lagi oknum pejabat mulai dari Kabid, Kasi bahkan ada staf di kabupaten kerinci ikut bermain proyek,” ujar salah satu rekanan yang namanya tidak mau ditulis.

Baca Juga  Simpan Ganja, Preman Pasar Sungaipenuh Diringkus Polisi

Ia mengakui, proyek yang seharusnya pemborang adalah rekanan, namun nyatanya proyek tersebut dikuasi oleh oknum-oknum Pejabat.

“Sekarang proyek malah diambil alih demi mencari sampingan oleh oknum pejabat tadi, sehingga banyak rekan-rekan kontraktor mengeluh,” imbuhnya seraya meminta Bupati, Wabup dan Sekda Kerinci melakukan investigasi oknum pejabat yang diduga bermain proyek.

Dasril pengamat pembangunan Kerinci-Jambi juga mengakui, pihaknya mendapat kabar adanya oknum-oknum ASN Kerinci diduga bermain proyek.

Menurutnya, Seorang pegawai negeri sipil (PNS) dilarang untuk terlibat dalam usaha konstruksi yang berasal dari anggaran pemerintah, baik anggaran APBN ataupun APBD.

Larangan tersebut sudah jelas disebutkan dalam peraturan pemerintah (PP) nomor 53 tahun 2010 tentang displin PNS pada pasal 4 ayat 2 terdapat 15 poin yang berisi larangan bagi PNS yang memanfaatkan APBD atau APBN. PNS dilarang sama sekali main proyek, dalam PP tersebut bahkan juga menyebutkan sanksi.

Baca Juga  Napi Rutan Sungaipenuh Dicek Suhu Tubuh

“Untuk sanksi terberat mulai penurunan tidak dinaikan pangkat selama 3 tahun, pembebasan dari jabatan dan diberhentikan dari PNS,” Kata Dasril.

Berdasarkan sejumlah sumber, Kabid di Dinas PUPR inisial A diduga kuat memiliki proyek yang dikerjakan oleh CV Bulat Sabit, kasi inisial D dan sejumlah staf inisial AWS dan B diduga kuat juga memiliki sejumlah paket PL yang hingga saat ini dalam pekerjaan.(red)

--COVID-19 DI INDONESIA--

TOTAL POSITIF
ORANG
Positif
TOTAL SEMBUH
ORANG
Sembuh
TOTAL MENINGGAL
ORANG
Meninggal
SUMBER DATA : KEMENTERIAN KESEHATAN & JHU. UPDATE TERAKHIR :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.