KERINCI- Puluhan aktivis yang tergabung dalam Aliansi Peduli Pariwisata Kerinci (APPK) menggelar aksi damai di depan kantor Bupati Kerinci, Selasa (4/7/2017).
Aksi ini sebagai buntut dari melonjaknya bea tiket dan bea parkir di sejumlah lokasi objek wisata milik daerah yang dikelola oleh Pemkab Kerinci melalui pihak ketiga. Lonjakan tersebut terjadi sejak memasuki hari libur lebaran Idul Fitri 1438 H kemarin.
Sesaat berada di depan kantor Bupati, aktivis lengsung membentangkan poster yang menilai buruknya kinerja SKPD terkait. Seperti kepala dinas Pariwisata Kabupaten Kerinci yang diduga menjadi orang yang paling bertanggungjawab tentang tata pengelolaan objek wisata milik daerah Kabupaten Kerinci.
Hal itu terlihat dengan tidak sesuainya harga karcis masuk diobjek wisata milik daerah dengan apa yang telah ditentukan dengan Peraturan daerah(Perda) terkait.
Semakin tercorengnya dunia pariwisata Kerinci yang sudah ternama dikancah nasional ini lantaran berparkir kendaraan yang dipungut oleh petugas parkir mencapai 20 ribu per kendaraan dan ditambah lagi adanya berbagai pungutan liar lainnya yang dikeluhkan pengunjung.
Sayangnya, kedatangan para perwakilan aktivis Kerinci tersebut tidak disambut oleh Bupati Kerinci Adirozal. Hal itu lantaran pada saat bersamaan Bupati tengah menghadiri acara TMMD di Desa Temiai.
Namun teriakan orasi para pendemo didepan kantor Bupati Kerinci membuat Sekda Kerinci Afrizal HS, turun menemui para aktivis. Sempat sebelumnya, Asisten III Setda Kerinci, Letmi ditolak para pendemo dan bahkan dilempari telor.
Dalam tanggapannya, Afrizal menyatakan bahwa petisi yang diserahkan padanya akan disampaikan kepada Bupati Kerinci langsung.
Sementara itu, Arisman koordinator APPK menyebutkan bahwa dirinya berharap Pemkab serius dalam menanggapi petisi itu.
“Kerinci itu branding wisata provinsi Jambi. Kita harus sama-sama mewujudkannya. Jika tidak ada tanggapan, maka kami melakukan aksi yang lebih besar. Aksi akan dilakukan pas momen festival danau (FMPDK-red),” katanya.
Salah seorang aktivis Kerinci, Jon Afriza mengungkapkan bahwa persoalan dunia wisata Kerinci sudah terjadi sejak tahun-tahun sebelumnya. Namun anehnya, hal ini luput dari perbaikan Pemerintah.
“Kita sangat menyayangkan hal ini. Padahal setiap tahun masyarakat mengeluh, tapi tidak pernah adanya solusi, bahkan tambah parah. Apalagi saat ini Kerinci menjadi branding wisata Jambi, tentu lebih disayangkan lagi jika tidak diikuti perbaikan di level bawah. Harapan kita pada aksi kita ini Bupati bisa mencari solusi untuk perubahan sistim pengelolaannya dan menindak oknum pejabat yang diduga lalai bahkan menjadi penyebab buruknya pengelolaan sejumalah wisata Kerinci” katanya. (rf)