622 PEMBACA

DPRD Kerinci Minta Bupati Terbitkan Perbup Soal Pajak Galian C, Lokasi Ilegal Ditutup


INDOJATIPOS.COM, Kerinci – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kerinci meminta agar diterbitkan dasar hukum yang jelas, soalnya penarikan pajak Galian C selama ini dibebankan kepada kontraktor selaku pembeli yang melaksanakan proyek pemerintah daerah sedangkan galian C yang dibawa keluar daerah kerinci tidak dapat ditarik pajak ataupun PAD.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kerinci, Arwiyanto meminta Bupati Kerinci mengeluarkan peraturan yang jelas soal pajak galian C apakah dibebankan ke pemilik tambang atau kepada kontrak atau pihak lain, karena saat ini PLTA Kerinci membutuhkan material pasir yang cukup banyak sedangkan penarikkan pajak galian C selama ini tidak jelas disetor kemana.

“Kita minta bupati segera mengeluarkan Perbup terkait penarikan pajak Galian C, padahal Pemkab Kerinci bisa mendapatkan PAD yang lebih besar kalau saja pajak Galian C ditarik melalui Pemilik tambang, tentu pemilik tambang yang memiliki dokument yang jelas,” katanya

Baca Juga  Kepala SMP di Kerinci Positif Covid-19, Guru dan Siswa Dirapid Test

Lanjutnya lagi, PLTA Kerinci membutuhkan banyak material galian C, sebagai perusahaan berkelas Nasional tentu mereka butuh matrial yang legal, kemudian PLTA mengaku siap bayar pajak galian C namun mereka bingung bayarnya kemana.

“Secara aturan maka pemkab menarik pajak galian C dari pemilik tambang legal, dan perusahaan menyerahkan pajak ke pemilik tambang, dan pemilik tambang yang setor, pemilik tambang dalam hal ini tentulah yang legal karena kalau pemilik tambang tidak berizin tidak dapat ditarik pajaknya,”papar Arwi Yanto.

Seterunnya, Arwiyanto, jika pajak galian C dibebankan kepada pemilik tambang maka PAD dari galian C bisa naik, karena galian C yang dibawa ke Pemkot Sungai Penuh juga bisa ditarik PAD oleh Pemkab Kerinci.

Baca Juga  Pra TMMD ke-109 Kodim 0417 Kerinci Buka Akses Jalan

“Kita meyakini kalau PAD ditarik di lokasi tambang, PAD kita bisa naik, namun Pemkab Kerinci juga harus tegas terhadap galian C yang tidak punya dokumen atau surat izin pertambangan yang lengkap ya harus ditutup agar pajak galian C betul-betul terarah,”ungkapnya.

Politisi PKB Kabupaten Kerinci yang duduk sebagai Wakil Ketua Komisi tiga DPRD Kerinci meminta agar Galian C ilegal ditutup agar PAD dari sektor Galian C tidak bocor. “Kami dari Komisi Tiga DPRD Kerinci meminta galian C ilegal ditutup, jangan diberi ruang lagi untuk tumbuh kalau ingin PAD Kerinci naik,”tegasnya.

Lanjutnya, selama ini material galian C di Kerinci juga dibawa ke sumatera barat dan tanpa bisa ditarik PAD oleh pemerintah daerah, dikarenakan cara penarikan Pajak galian C yang belum pas sehingga daerah dirugikan.

Baca Juga  Curi Bibit Kulit Manis, Dua Pemuda di Kerinci Ditangkap Warga

“Selama ini tidak jelas tata cara penagihan pajak galian C, padahal jika saja penarikan pajak Galian C dilakukan di lokasi tambang maka daerah tidak akan dirugikan,” pungkasnya

Arwiyanto meminta agar Pemerintah daerah juga harus membuat pos pemungutan pajak atau retribusi galian c di lokasi pertambangan yang legal agar mudah menarikan retribusinya pajak galian C, “jelasnya.

Laporan: Yudi Hermawan
Publish/editor: Riko Pirmando

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!