Ahmadi Walikota Sah, Ini Amar Putusan Lengkap MK RI


INDOJATIPOS.COM, Jakarta- Mahkamah Konstitusi RI telah dilaksanakan Sidang Pengucapan Putusan No Register : 67/PHP.KOT-IX/2021 tanggal 18 Januari 2021 PHP Pilwako Sungai Penuh tahun 2020, pada sidang Selasa (16/2/2021).

Putusan diucapkan Sembilan Hakim Mahkamah Konstitusi RI :
1. Anwar Usman Ketua merangkap Anggot
2. Aswanto
3. Suhartoyo
4. Daniel Yusmic. Foekh
5. Arief Hidayat,
6. Enny Nurbaningsih
7. Manahan MP sitompul
8. Saidi Isra
9. Wahiduddin Adams

KONKLUSI :
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:
4.1 Eksepsi Termohon dan pihak terkait mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak beralasan menurut hukum
4.2 Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo
4.3 Permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan
4.4 Eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum
4.5 Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum mengajukan permohonan a quo
4.6 Andaipun pemohon memiliki kedudukan hukum quod non, permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum
4.7 Eksepsi dari termohon dan pihak terkait lainya, serta pokok permohonan pemohon serta hal-hal lainya tidak dipertimbangkan,

Baca Juga  Pasangan Tertangkap Mesum Didenda Adat 1 Ekor Kerbau, Beras 100 dan Dinikahkan?

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang 74 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

Baca Juga  Pasangan Mesum Dalam Mobil Digerebek, BH Putih Ditemukan Polisi dan Warga

AMAR PUTUSAN
Mengadili :

Dalam Eksepsi :
*1. Menyatakan Eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum*
*2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum*

Dalam pokok permohonan :
“MENYATAKAN PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA”

(Riko Pirmando)

block ID 8719 : indojatipos.com
     

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.