Ketua KPK Ingatkan Anggota DPRD Kabupaten/Kota, RAPBD Harus Utamakan 7 Indikator Kesejahteraan Umum


INDOJATIPOS.COM, Jambi – Pokok-pokok pikiran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) nyatanya sering dijadikan ‘lahan proyek’ bagi anggota DPRD nakal yang terjerat perkara tindak pidana korupsi.

Ketua KPK Firli Bahuri mengingatkan para anggota DPRD Provinsi Jambi, Kab/kota untuk mengacu pada tujuh indikator kesejahteraan umum. Penegasan Ketua KPK Firli disampaikan dalam kunjungan ke Gedung DPRD Provinsi Jambi, Senin (27/9/2021),

“Saya tidak berharap ada anggota DPRD kabupaten/kota akan menambah catatan anggota DPRD Jambi yang terlibat kasus korupsi. Saat ini saya ingin jelaskan tujuan negara soal memajukan kesejahteraan umum, anggota DPRD juga bisa ikut campur tangan di situ. Karena sesungguhnya kalau bicara memajukan kesejahteraan umum setidaknya ada 7 indikator,” tegas Firl Bahuri

Baca Juga  Nah, Malam Tadi Ricuh! Pembahasan APBD 2021 di Gedung DPRD Kerinci

Dikatakan Firli, indikator yang pertama ialah penurunan angka kemiskinan. Ia mengajak para anggota DPRD Kabupaten/Kota Jambi untuk menelaah lebih jauh apakah dalam RAPBD 2022 sudah ada program untuk pengentasan kemiskinan di Jambi, apakah juga ada program tentang penurunan angka pengangguran sekaligus peningkatan lapangan pekerjaan.

Apakah juga ada program terkait keselamatan terhadap ibu melahirkan, karena kata Firli, angka kematian ibu melahirkan di Jambi lebih tinggi dibanding secara nasional yaitu 0,62%. Sementara persentase nasional hanya 0,3%.

Firli juga memaparkan mengenai presentase angka kematian bayi, indeks pembangunan manusia, pendapatan perkapita, serta angka genio ratio yang menjadi tujuh indikator penting bagi anggota DPRD Provinsi Jambi dalam menyusun pokok-pokok pikiran RAPBD tahun 2022 sesuai dengan tujuan negara yaitu memajukan kesejahteraan umum.

Baca Juga  Di Launching Kapolda Jambi, Polres Merangin Punya Aplikasi ‘Polisi Melangun’

Tak hanya itu saja, Firli berharap anggota DPRD Provinsi Jambi dapat menjalankan komitmen dan kepercayaan yang telah diberikan rakyat sebagai pembawa aspirasi rakyat sekaligus juga memperjuangkan kepentingan untuk rakyat.

Jika tak memenuhi kepercayaan tersebut maka KPK tak segan untuk menindaklanjuti apa-apa saja yang tidak sesuai yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi.

“Saya hari ini sengaja ingin menggugah hal ini, rekan-rekan DPRD mau mendengar atau tidak, ya enggak ada urusan sama saya. Tapi, setelah ada masalah korupsi, saya tangkap kalian. Itu pasti,” tegas Firli menutup acara. (Bgas)

block ID 8719 : indojatipos.com
     

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.