Temui Massa, Korlap Aksi Ajak Kawal Sampai Tuntas 11 Tuntutan


INDOJATIPOS.COM, Jambi– Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani beserta Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto turun menemui massa aksi unjuk rasa yang mengatas namakan, Aliansi Mahasiswa Kerinci Sungaipenuh usai rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi pada Jumat, 1 April 2022 sore.

Saat menemui massa aksi, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani maupun Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto mendengar dan menyatakan menerima aspirasi dari massa aksi.

Koordinator Aksi, Rizwan Handika saat dikonfirmasi mengatakan bahwa ia mengapresiasi Wagub dan Ketua DPRD Provinsi Jambi, namun menurutnya perjuangan belum usai.

“Dalam hal ini fakta integritas yang seharusnya ditandatangani langsung oleh Gubernur Jambi tidak terpenuhi. Kami akan segera melakukan tindak lanjut dan sudah mendapat dukungan penuh dari Wakil Gubernur dan juga Ketua DPRD Provinsi Jambi,” kata Rizwan pada Jumat, 1 April 2022.

Baca Juga  Tutupi Blank Spot Jambi, Pemprov Targetkan 285 Tiktik Belum Tercover Jaringan

Ia pun mengajak kepada seluruh massa aliansi untuk bersama-sama mengawal perjuangan sampai memperoleh hasil, yaitu pakta integritas yang telah diterima oleh pemerintah segera terealisasi.

“Mari kita kawal gerakan ini sampai tuntas, dan wujudkan Jambi Mantap 2024,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, terdapat 9 poin yang menjadi tuntutan dari massa aksi Aliansi Mahasiswa Kerinci Sungaipenuh, yakni:

1. Menjamin stabilitas harga pangan selama Ramadhan dan Idul Fitri.
2. Mendorong realisasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) regional Kerinci Sungaipenuh.
3. Mempercepat Geosite Kerinci menjadi Geopark Nasional.
4. Mempertegas komitmen bersama dalam Rakorpimda pada 17 November 2021 tentang pengendalian angkutan umum batu bara.
5. Merealisasikan program Jambi Mantap secara keseluruhan.
6. Mendesak dan mengawasi pembangunan kompleks perkantoran Pemkab Kerinci agar terlaksana secara cepat dan menyeluruh.
7. Mendorong pengawasan DPRD Kabupaten Kerinci dan Kota Sungaipenuh dalam kejelasan pengelolaan objek wisata dan transparansi retribusi daerah.
8. Mendesak Pemerintah Kota Sungaipenuh untuk menyelesaikan persoalan pencairan ADD 16 desa yang belum diterima pada anggaran tahun 2021.
9. Mendesak pemerintah provinsi, Kabupaten Kerinci dan Kota Sungaipenuh untuk menganggarkan anggaran percepatan infrastruktur pembangunan pariwisata di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungaipenuh.

Baca Juga  Dewan Pers: UKW Jadi Syarat Tingkatkan Kualitas Dunia Pers

Sumber : detail

block ID 8719 : indojatipos.com
     

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.