Analisis Pilihan Masyarakat Terhadap Tahun Politik 2024 Rutinitas Atau Kualitas


Oleh: Kurniadi Aris
Advokat/ Dosen IAIN Kerinci

NEGARA Indonesia adalah negara hukum (rechtstaat)sebagaimana yang di atur dalam Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945. Selanjutnya UUD NRI 1945 merupakanHukum terteninggi dalam konsep negara hukum(Primary Law), Menurut F.J. Stahl, kalangan ahli hukum Eropa Kontinental memberikan ciri-ciri Negara hukum adalah 1. Pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia; 2. Pemisahan kekuasaan Negara; 3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang; 4. Adanya Peradilan Administrasi.

Dengan adanya empat ciri negara hukum menurutsthal pada poin ke 2 (dua) menyatakan ciri negara hukum tersebut adalah adanya pemisihan kekuasan.Berbicara pemisahan kekuasaan tentu kita tidak bisamelpaskan diri konsep Trias Polica yang di usung oleh Mostesque. Dalam konsep pemisahan kekuasaan TriasPolitica kekuasaan dalam suatu negara di bagi menjadi 3 (tiga) elemen, 1. Kekeuasaan Eksekutif, 2. KekuasaanLegislatif, 3.

Kekuasaan Yudikatif. Pemisahan inimenurut Mostesque ditujukan agar tidak ada kekuasaanyang semena-mena dari negara. sejarah telahmembuktikan kuasaan yang terlalu besar akanmenjadikan bencana kepada sebuah bangsa dan negara, belum kering tinta sejarah mencatat bagaimana RajaLouis XVI beserta istrinya Pada 20 Januari 1793, Raja Louis XVI dinyatakan bersalah dengan dalihpengkhianatan. Ia dijatuhi hukuman mati dan di Penggalkepalanya dihadapan rakyat Perancis. Hal ini disebabkankekuasaan yang begitu besar pada raja Loius XVI yang membuat dirinya lepas Kendali (Out Of Control ),sehingga memimpin dengan cara-cara otoriter. Raja Louis XVI menindas rakayatnya sendiri sehinggamelahirkan pemberontakan oleh rakyatnya. selanjutnyasemua rangakaian peristiwa ini menjadi ihwal atau sebabterjadinya revolusi di Perancis.

Terkait dengan itu dengan konsep trias politica untuk menghindari kekuasaan yang terlalu besar yang dimiliki negara, sehingga kekuasaan dalam sebuahnegara harus di bagi eksekutif berfungsi untukmenjalankan perintahan, legislatif sebagai manifestasisuara rakyat dengan kewenagan, Pengangaran,Pengawasan dan Legislasi.

Baca Juga  Partai NasDem Borong 2 Kursi DPRD di Dapil 3 Kerinci

Selanjutnyauntuk memilih Eksekutif dan Legislatif dibutuhkanmekanisme ketata negraan yang legal dan konstitusionaluntuk memilih eksekutif dan legislatif, dalam konteksnegara Indonesia hal ini yang disebut dengan PemilihanUmum (Pemilu). Dasar hukum pemilu sendiri adalahketentuan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, serta anggota DPRD diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Selanjutnya PerintahUndang Undang Dasar ini diturunkan menjadi normakhusus (Lex Specialis) menjadi UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pemilu merupakan momentum suksesi di Indonesiakarena momen ini merupakan momen yang krusial dan kontitusional menenutukan arah nasib negara dan warganegara Indonesia itu sendiri. Namun persoalan klasikkembali muncul setiap medekati tahun politik inidiantaranya masih bersoal dan berkutat tentang data pemilih yang belum valid dan ini merupakan persoalanklasik, berikutnya tingkat partispasi pemilih yang belummaksimal , setrusnya yang paling mengkhawatirkanadalah pertumbuhan pemilih yang cerdas dan rasional, karena ini derdampak lurus kepada pemahan apa dasarpertimbangan seseorang memilih sebuah partai poltikatau seorang calon legislatif baik tingkat Pusat, Provinsiserta Calon Legislatif tingkat Kota Kabupaten. Banyak variabel yang menyebabkan tidak bertumbuhnya(Growth) pemilih yang cerdas dan rasional diantaranya,kesadaran politik yang masih rendah, mesin partaipolitik yang mandul yang seharusnya memberikanpendidikan politik kepada masyarakat secara simultanuntuk memberikan pemahaman politik yang cerdas sertarasional kepada masyarakat, menurut R. Hajermendefinisikan “pendidikan politik adalah usahamembentuk manusia menjadi partisipan yang bertanggung jawab dalam politik”. Persoalan berikutnyaadalah budaya masyarakat (behaviour) itu sendiiri yang sudah tercemar dengan budaya pemilu yang tidak sehatdari pemilu itu sendiri seperti poltik uang (Money Politic).

Baca Juga  Pleno Rekapitulasi Suara Tingkat Kota Selesai, KPU-Bawaslu Ingatkan Besok Batas Pelaporan Dana Kampanye

Sudah menjadi rahasia umum jika disaat pemilihanlegislatif baik di tingkat Pusat,Provinsi, Kota danKabupaten ada dogma bahwa seorang calon legislatif(caleg) harus punya uang yang besar untuk mendapatkansuara agar terpilih menjadi anggota legislatif denganjalan pintas, disisi lain konstituenpun berfikir kelak yang terpilih juga tidak kenal dengan pemilih jadi yang dipilihadalah yang mau juga berkorban buat mereka di awaldan itu di ukur dengan uang. Hal yang ini diperparahbahwa konstiuen terakhir akan memilih kandidat yang memberikan uang yang terbesar dan tidak lagi melihatrekam jejak seoarang Caleg apalagi untuk mempejariVisi dan Misi seoarang Caleg mereka tidak punya kemampuan analisis Kritis dan problematis dan tersistematisasi. Dengan persoalan yang sudahkomplikasi ini tentulah bukan persolan yang sederhanauntuk mengurai kembali untuk menjadi normal dan on the track di lajur budaya demokarasi yang sehat (a Healthy Democratic Culture).

Dengan segelintir persoalan yang kasat matadidepan kita semua ini tentulah kita tidak mengharapkanpesta demokrasi kelak hanya menjadi rutinitas belakasaja, tidak kita jumpai ada esensi demokrasinyaselanjutnya juga tidak ada nilai tambah (edit Value) darimasa kemasa setiap pegelaran politik di Indonesia, keadaan ini juga menjalar ke daerah. Butuh kesadarandan kecerdasan semua pemangku kepentingan(stakeholder) juga mindset pemilih harus dirawat dan dipupuk akal sehatnya. Selanjutnya partai politik juga harus bertanggung jawab untuk mencerdaskan akal sehatmasyarakat, bukan seperti yang selama ini partai politikpeserta pemilu hanya mesra dengan masyarakat ketikatelah masuk tahun politik. Menurut Dr. Yudi WidagdoHari Murti dalam bukunya Negara Hukum Dan Demokrasi.

“Rakyatlah yang menetukan masalah PokokKehidupannya, termasuk kebijkan Negara dan ituartinya negara bertindak atas persetujuan Rakyat”, darisini dapat diartikan rakyat mempunyai posisi yang strategis untuk memainkan peranannya walaupunfaktanya saat sekarang rakyat belum sepenuhnya sepertiapa yang di harapkan baru sebatas partai politikmendulang suara bukan tempat mendulang ide dan pemikiran pemikiran pembaharuan.

Baca Juga  Pleno Rekapitulasi Suara Tingkat Kota Selesai, KPU-Bawaslu Ingatkan Besok Batas Pelaporan Dana Kampanye

Senada dengan itu untuk menjadi bangsa yang besar harus berfikir yang besar berjiwa besar agar Indoseia semakin hari tumbuh menjadi bangsa yang besar yang disengaini oleh negara -negara di regional di Asia Tenggara dan memainkan peranan stragis di dunia internasional juga ini koheren dengan kualitasdemokrasinya yang bertumbuh juga rasionaitaspemilihnya dalam menentukan pemimpin pemimpinya. Janganlah kita lupa bahwa ada Persaingan internasionalyang harus Indonesia ikut dalam percaturannya tanpapemimpin yang kuat dan berkarakter dan nasionalimeyang tinggi dan tidak mampu bersaing di forum internasional dikawhatirkan Indonesia hanya menjadibangsa penonton dalam pecaturan politik intersional dan dari sisi ekomomi hanya menjadi negara pengkomsumsibukan menjadi negara yang memproduksi. Jika kitamenjadi bangsa yang lemah kita akan dimangsa oleh bangsa lain hal ini selaras dengan apa yang di sampaikanoleh Thomas Hobbes “Homo Homuni Lupus”, manusiaadalah srigala bagi manusia lainnya.

Referensi: A. Undang-undang
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun1945
Undang No 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
B. Buku: Dr. Yudi Widagdo Harimurti SH.MH, Negara Hukum dan Demokrasi
Dr. Tundjung Herning Sitabuana, Hukum Tata Negara Indonesia
Dr. Shidarta,Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum ***

block ID 8719 : indojatipos.com
     

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.