Politik Uang Vitamin atau Racun Demokrasi


Opini Oleh: Kurniadi Aris, SH.MH.MM
Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum Dan Pemilu

SEPANJANG sejarah pemliu Indonesia pemilu telah dilaksanakan sebanyak 12 kali, pemliu tahun 1955 adalah pemilu yang terbaik dan tersukses indikatornya adalah tingkat partisipasi pemilih pada saat itu mencapai 91,4% ini yang tertinggi sepanjang Sejarah pemilu di Indonesia selanjutnyaGolput hanya 8,6%. Pada pamilu 1955 tidak terdapat Money Politics alias politik uang bin serangan fajar.

Tingkat partispasi pemlih pada pemilu setelahnya terus tergegus dan mengalami penurunan bahkan berdasarkan data LitbangKompas pada pemliu 2014 tingkat partiipasi pemilih hanya70% saja, tidak cukup disitu pemilu 2014 ini tercoreng karena berdasarkan data dari Jurnal Adhyasta Pemilu Vol 2 oleh Aminuddin Kasim Terdapat 36 kasus money politic yang bermuara ke Pengadilan, itu yang baru ketahuan dan tertangakap sertta diproses sampai ke meja hijau barangkalimasih ada ribuan atau puluhan ribu terjadi peristiwa kecuragan pemilu dengan modus money pilotics yang masih tertup dan tersimpan dalam kotak pandora negeri ini yang merupakan aib Bersama semua peserta pemilu dan penyelenggara Pemliu.

Baca Juga  Tudingan Tak Mendasar, Boy Edwar Ajak Politik Santun di Pilkada Kerinci 2024

Terkait dengan itu timbul tanda tanya besar mengepa ada politik uang (Money Politic) dan bagaimana cara memberantasnya, politik uang laksana kentut dia tidak bisa dilihat namun bisa dirasakan.

Salah satu kelemahan sistem pemilu proporsional terbuka yang dipakai pada pemliu saat iniadalah tingginya potensi praktek politik uang karena calon legislatif bertarung dalam berebut suara rakyat bukan berdasarkan nomor urut untuk ditetapkan berhak mendapatkankursi legislatif namun berdasarkan siapa yang mampu mendapatkan suara terbanyak walaupun caleg tersebutmendapat nomor urut sepatu.

Dengan demikian semua caleg akan bertarung akan habis-habisan dan mengeluarkan segenap sumber daya yang dia punya tersmasuk sumber daya keuangan untuk mempengaruhi masyarakat agar memilihnyadan yang paling konyol ada juga yang membayar jasa dukun agar terpilih menjadi anggota legislatif. Fakta dan fenomenaini juga diperparah oleh masyarakat yang tidak diberikan pendidikan politik maka orientasi uang menjadi primadona untuk jual beli dan tukar tambah suara agar mulus merebutsatu kursi di Dewan Perwakilan Rakyat.

Baca Juga  PAN Terbitkan Rekomendasi untuk Fadli Sudria di Pilkada Kerinci

Tidak ada pilihan lain untuk merubah cara berfikir (mindset)semua warga negara Indonesia bahwa politik uang adalah sesuatu yang haram dan menjijikkan untuk dan kelak akan dipertanggung jawabkan di akhirat, selanjutnya semua stakeholder kepemiluan harus memberikan pendidikan politik dengan cara melakukan diskusi-diskusi di ruang publik mengundang si Caleg untuk hadir duduk berdiskusi denganmasyarakat untuk dibedah visi dan misinya dan mengetahuirekam jejaknya, sehingga pemilih betul-betul menjatuhkanpilihannya untuk memilih seorang Caleg karena telah pahamvisi misi bibit,bebet dan bobot seoarang Caleg didasarkanpengetahuan bukan berdasarkan jumlah isi amplop tertinggiyang didapatnya.

Sudah saatnya kita semua menjadi bahagiandari perubahan iklim pemilu yang sehat dan bermartabat dan menjadi agen perubahan demokarsi bukan perusak demokarsiatau pecundang demokrasi terutama Caleg yang memeliharadan berlindung dengan politik uang karena tidak punya kemampuan tidak mampu berdiskusi berhadapan langsungmasyarakat gugup dan gagap menguraikan visi dan misisebagai seoarang calon legislator.(opini)

Baca Juga  PAN Terbitkan Rekomendasi untuk Fadli Sudria di Pilkada Kerinci
block ID 8719 : indojatipos.com
     

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.