Nur Rhesya Syafitri
Ketua HMJ Perbankan Syariah (HMI)
INDOJATIPOS.COM, Kerinci- Aliansi Komisariat Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) lingkup cabang Kerinci- Sungaipenuh merasa prihatin terhadap pihak IAIN Kerinci yang menganggap bahwa dana hasil dari pemotongan living cost penerima beasiswa KIP-K adalah sebuah prestasi, seperti statement Rektor IAIN Kerinci di salah satu media online beliau mengatakan :
“Saya kaget sekaligus bangga karena mahasiswa KIP-K IAIN Kerinci bisa menjalankan program dengan baik dan tetap menyisakan anggaran yang cukup besar. Ini membuktikan bahwa mereka memiliki komitmen tinggi dalam menjalankan program secara bertanggung jawab,” kata Jafar Ahmad dikutip disalah satu media.
Ditulisan yang sama, Rektor IAIN Kerinci juga mengaku terkejut saat menerima laporan dari pembina KIP-K akhir tahun 2024 lalu bahwa setelah seluruh program selesai dilaksanakan, masih terdapat sisa anggaran lebih dari Rp 2 miliar.
Menurutnya, ini merupakan pencapaian yang patut diapresiasi karena menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengelola anggaran secara efektif dan efisien.
Namun aliansi komisariat Himpunan Mahasiswa Islam HMI sangat menyayangkan Rektor yang notabenenya adalah seorang Doktor membiarkan dan malah mendukung pemotongan living cost Mahasiswa penerima beasiswa KIP-K demi untuk menjalankan program unggulan yang dirancang oleh pihak kampus dengan membebankan anggarannya kepada mahasiswa penerima beasiswa KIP-K.
Salah satu pengurus komisariat HMI lingkup Cabang Kerinci- Sungai Penuh, Nur Rhesya Syafitri yang juga Ketua HMJ Perbankan Syariah, menganggap itu bukanlah sebuah Keberhasilan, melainkan sebuah penindasan kepada mahasiswa yang kurang mampu.
“Sisa anggaran yang katanya lebih kurang Rp 2 miliar dari anggaran program seharusnya tidak serta-merta dianggap sebagai bukti pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Justru, realitas yang lebih mengkhawatirkan adalah pemotongan dana living cost yang sangat besar dan signifikan, sehingga Mahasiswa hanya menerima 1 jutaan saja dan terpaksa menghemat secara ekstrem demi menjalankan program yang telah dirancang oleh pihak kampus” Ujar Nur Rhesya.
“Rektor IAIN Kerinci, mungkin merasa bangga dengan sisa anggaran segitu, tetapi pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah mahasiswa menerima hak mereka secara penuh? Dana KIP-K seharusnya tidak digunakan untuk menjalankan program, tetapi untuk menjamin kesejahteraan mahasiswa penerima beasiswa. Jika biaya living cost yang dipotong begitu besar, ini bisa mengindikasikan bahwa dana yang seharusnya dialokasikan untuk kebutuhan dasar mahasiswa telah ditekan seminimal mungkin,” lanjutnya.
Dengan realitas yang terjadi di IAIN Kerinci saat ini, aliansi komisariat HMI lingkup Cabang Kerinci-Sungai penuh mendesak pihak kampus untuk menghentikan pemotongan living cost tersebut.
“Program yang dilaksanakan untuk Mahasiswa KIP-K toh itu juga sudah ada anggaran nya tersendiri untuk pengelolaan, pembinaan dan pendampingannya jangan dipotong biaya living cost mahasiswa penerima beasiswa KIP- K dong,” Tutup Nur dengan sedikit tersenyum.(rco/ad)